Inilah Peraturan Pemerintah Untuk Melindungi Guru

0
214

Mendidik anak adalah tugas utama orang tua, bukan guru. Namun banyak yang memilih jalan pintas dengan mempolisikan guru apabila anaknya didisiplinkan guru. Kriminalisasi guru tak terhindarkan. Padahal dalam pemerintah mengeluarkan peraturan terkait perlindungan terhadap guru.

Sebagaimana dikutip dari detik.com, Widadi yang dihadirkan sebagai ahli dalam sidang di MK mengatakan bahwa tugas utama mendidik adalah orang tua. Begitu beratnya tugas mendidik, orang tua memberi mandat kepada guru untuk mendidik anaknya yang berhimpun dalam lembaga pendidikan formal maupun nonformal. Kesadaran orang tua sebagai pendidik utama sangatlah penting bagi masa depan anak.

Widadi juga mengutip pasal 9 ayat 1a UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal yang mengkriminalkan guru itu berbunyi:

Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik dan/atau pihak lain.

Menurut Widadi, bunyi pasal diatas perlu diberi tafsir yang jelas, tidak multitafsir, sehingga tidak menjadi pasal karet. Karena, lanjutnya, masih banyak orang tua yang melahirkan anak, namun tidak siap menjadi orang tua sebagai pendidik. Mereka menganggap pendidikan cukup dibereskan oleh sekolah dengan membayar berapa pun. Pendidikan berubah menjadi transaksional, bukan sinergi mendewasakan anak.

Sikap orang tua yang mestinya proaktif ikut mengambil tanggung jawab berubah menjadi reaktif ketika sang anak dirasa tidak memperoleh perlakuan semestinya oleh guru atau sekolah. Dalam hal ini, guru menjadi pihak yang paling dirugikan.

Kondisi seperti inilah yang dirasa Widadi tidak adil dan tidak realistis. Gurulah satu-satunya pihak yang diberi beban tanggung jawab proses pendidikan dan dianggap sebagai satu-satunya sumber masalah pendidikan. Guru memiliki sisi insani yang membutuhkan kenyamanan dan rasa aman, tidak hanya lingkungan fisik, tetapi juga emosi. Koreksi terhadap tindakan guru tetap saja dibutuhkan, namun jangan sampai mengakibatkan demotivasi massal.

Peraturan Pemerintah terkait perlindungan guru

Dalam beberapa hari yang lalu, diberitakan kejadian-kejadian memilukan pada dunia pendidikan, yaitu mengenai nasib guru yang terus mendapat perlakuan yang tidak semestinya. Mulai dari keinginan mendidik atau mendisiplinkan, guru malah dicukur paksa, sampai ada yang memenjarakan guru.

Padahal Presiden telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 74 tahun 2008 tentang guru. Peraturan pemerintah tersebut juga melindungi guru dalam melaksanakan tugasnya dan mendapatkan perlindungan hukum, khususnya dalam pasal 39, 40, dan 41.

Pasal 39 ayat 1 PP no 74 tahun 2008 berbunyi, “Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulismaupun tidak tertulis yang ditetapkan guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya”.

Dalam pasal 39 ayat 2 telah disebutkan, sanksi tersebut dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan.

“Guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi profesi guru, dan/atau masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing,” bunyi Pasal 40.

Sementara itu pada pasal 41 menyatakan guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain. (Yet)

 

LEAVE A REPLY